• Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Jembrana

  • Alamat: Jl. Surapati No. 1 Kec. Jembrana Kab. Jembrana Prov. Bali
    Telp.(0365) 41210 Fax.(0365) 41010
    SMS Center: 08123 870 870 Email: ppidjembrana@gmail.com

  • "MAKEPUNG"
    Warisan Budaya Nasional Sertifikat No.192865/MPK.F/DO/2013

  • "JALAK BALI"
    hanya ditemukan di hutan bagian barat Pulau Bali dan merupakan satu-satunya spesies endemik Bali

Komisi Informasi Provinsi Bali gelar sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Jembrana. Sosialisasi yang dilaksanakan pada  Selasa, 9 Mei 2017 bertempat di Gedung Kesenian Dr. Ir. Soekarno diikuti oleh  tokoh masyarakat se Kecamatan Negara dan Jembrana, dan para PPID dan PPID Pembantu di lingkungan Pemkab Jembrana.

Turut hadir dalam acara tersebut diantaranya, Asisten II Setda. Kabupaten Jembrana, I Gusti Putu Mertadana yang mewakili Sekda Jembrana, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana, I Gusti Ngurah Bagus Putra Riyadi, Kabid. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi, Ni Komang Ayu Hardiastuti.

Dalam kesempatan tersebut Sekda Jembrana dalam sambutannya yang dibacakan Asisten II Setda Jembrana, I Gusti Putu Mertadana mengatakan Keterbukaan Informasi Publik mempunyai peran yang luas dalam pembangunan bangsa, dan sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,  bahwa Badan Publik wajib untuk meyediakan  informasi dan menyampaikan informasi publik secara terbuka kepada masyarakat.

Dan dalam kesempatan tersebut Sekda Jembrana juga menyampaikan terimakasih kepada Komisi Informasi Provinsi Bali yang difasilitasi oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali atas terselenggaranya acara tersebut, sehingga dapat bermanfaat bagi para PPID dan PPID pembantu serta instansi terkait di Kabupaten Jembrana dalam rangka pengelolaan Informasi Publik yang lebih baik.

Sementara itu narasumber dari Komisi Informasi Provinsi Bali dalam pemaparannya menyampaikan bahwa dengan adanya Undang-Undang KIP, negara menjamin masyarakat untuk mengakses informasi dari Badan Publik, namun tidak semua diberikan, ada yang rahasia, seperti informasi intelejen, sehingga ada batasan dalam mengakses informasi dari Badan Publik.