• Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Jembrana

  • Alamat: Jl. Surapati No. 1 Kec. Jembrana Kab. Jembrana Prov. Bali
    Telp.(0365) 41210 Fax.(0365) 41010
    SMS Center: 08123 870 870 Email: ppidjembrana@gmail.com

  • "MAKEPUNG"
    Warisan Budaya Nasional Sertifikat No.192865/MPK.F/DO/2013

  • "JALAK BALI"
    hanya ditemukan di hutan bagian barat Pulau Bali dan merupakan satu-satunya spesies endemik Bali

Pemerintah Kabupaten Jembrana Bali dalam hal ini diwakili oleh Asisten Pemerintahan Drs. I Nengah Ledang menerima penghargaan dari Komisi Informasi Provinsi Bali dalam acara penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2020. Pemerintah Kabupaten Jembrana meraih peringkat V dalam Pemerintah Daerah Tingkat Kab/kota se-Provinsi Bali sebagai Badan Publik dengan kategori "Menuju Informatif" bertempat di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Kamis (17/12).

 

Kadis Kominfos Bali, Gede Pramana saat membacakan sambutan Gubernur Bali mengatakan, Keterbukaan Informasi Publik merupakan upaya untuk memberikan tempat utama bagi Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Diterbitkannya undang-undang tersebut pada pada era reformasi dan kemudian berdiri Komisi Informasi pada tahun 2010 yang menegaskan bahwa sebagai negara demokrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin hak masyarakat dalam memperoleh informasi.

 

Adapun 12 penerimaan penganugerahan keterbukaan informasi publik dari Pemkab Jembrana yang merupakan pemberian informasi secara terbuka dan transparan kepada masyarakat Jembrana dari tingkat dinas hingga tingkat desa dengan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat yaitu Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kecamatan Negara, Kecamatan Melaya, Desa Pengambengan, Desa Blimbingsari, Desa Tukadaya, Desa Baluk, Kelurahan Lelateng, Kelurahan Tegalcangkring.

 

"Penganugerahan Keterbukaan Informasi publik ini berlaku untuk 2 tahun dimulai dari tahun 2020 hingga tahun 2021" ujar Ketua KI Provinsi Bali, I GAGA Widiana Kepakisan.

 

Kadis Kominfos Bali, Gede Pramana mengatakan bahwa "Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan sebagai tujuan untuk mewujudkan perkembangan sebuah negara". Oleh sebab itu dirinya berharap penghargaan yang diberikan merupakan acuan bagi kita untuk bisa menjadikan data yang akurat dalam mendukung informasi di era globalisasi ini. Dengan demikian informasi akurat dari pemerintah akan lebih mudah diakses oleh masyarakat di setiap wilayah sesuai dengan visi misi Gubernur Bali yaitu Nangun Sat Kerthi Loka Bali. Dengan demikian dirinya sangat mengapresiasi dan mengucapan terima kasih kepada Komisi Informasi Provinsi Bali dan perangkat daerah Provinsi Bali atas kerjasamanya.

 

 

Pemerintah Kabupaten Jembrana mengadakan kegiatan klarifikasi monev data PPID pada tanggal 24 Agustus 2020 jam 11.30 WITA di Kantor Komisi Informasi Provinsi Bali, Jalan Kapten Cok Agung Tresna No. 65 Denpasar Bali dengan membawa data yang diminta berupa hardcopy dan softcopy.

Rombongan kami diterima oleh Ketua Komisi Informasi Provinsi Bali, Bapak I GAGA Widiana Kepakisan dan dilakukan klarifikasi secara bergiliran serta disesuaikan dengan protokol kesehatan.

 

Ada pun badan publik yang datang terdiri dari OPD Bappeda , Dinas Perijinan , Dinas Kominfo , Desa Blimbingsari , dan Desa Pengambengan.

Kegiatan ini sangat penting bagi kami selaku badan publik yang ada di Kabupaten Jembrana yaitu untuk melengkapi data - data yang diperlukan dalam kegiatan pelayanan publik dan kami mengharapkan agar badan publik yang ada di Kabupaten Jembrana banyak yang memperoleh peringkat dalam kegiatan Monev PPID tahun 2020.

 

Pemerintah Kabupaten Jembrana mengadakan kegiatan monitoring dan evaluasi  dalam Pemeringkatan Badan Publik se-Bali tahun 2020 secara virtual pada tanggal 3 Agustus 2020.

Ketua Komisi Informasi Provinsi Bali, Bapak I GAGA Widiana Kepakisan mengatakan bahwa kegiatan ini terlaksana setiap tahun untuk monitoring dan mengevaluasi badan publik yang ada di wilayah Provinsi Bali dan ini sesuai dengan tupoksi Komisi Informasi untuk melakukan evaluasi terkait dengan layanan informasi kepada masyarakat. "Dalam UU 14 tahun 2008 sangat jelas dikatakan bahwa ada dua komponen yang harus terlibat aktif yakni badan publik dan masyarakat. "Badan Publik itu harus terbuka", terangnya. Tahun ini pihaknya mengevaluasi sebanyak seluruh badan publik se- Bali seperti OPD, Kelurahan, Desa, maupun perusahaan daerah.


Ada pun kegiatan monev ini dimulai dari OPD BKPSDM , Dinas Perijinan , Dinas Lingkungan Hidup , Dinas Pendidikan , Dinas Kominfo selaku PPID Utama, Desa Blimbingsari , Desa Pengambengan , dan terakhir Bappeda .


Pada akhir acara ini pihak Komisi Informasi Provinsi Bali memberikan pengarahan kepada para peserta badan publik Kabupaten Jembrana dan memberikan waktu untuk memklarifikasi permintaan yang disampaikan oleh Komisi Informasi Provinsi Bali sebelum tanggal 25 Agustus 2020.

Pada Acara ini dihadiri oleh 42 peserta yang terdiri dari 5 dari Komisi Informasi Provinsi Bali dan 37 OPD / Desa / Kelurahan.

 

                 Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Jembrana menyerahkan bantuan sejumlah 30 ton beras kemasan 5 kg kepada Gugus Tugas Percepatan penanganan Covid-19 Kabupaten Jembrana. Bantuan diserahkan secara simbolis oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana I Made Sudiada, SH.,MH, selaku Ketua Umum Korpri Kabupaten Jembrana kepada Bupati Jembrana I Putu Artha, SE,MM selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kab. Jembrana didampingi Damdim 1617 Jembrana Letnan Kolonel Kav. Djefri Marsono Hanok, Kapolres Jembrana AKBP I Ketut Gede Adi Wibawa, SIK, Para Asisten serta para Kepala OPD dilingkup Pemkab. Jembrana pada Rabu, 13 Mei 2020 bertempat di Sekretariat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kab. Jembrana Jalan Merak, Negara.
             

Read more: KORPRI peduli Covid-19

 

Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Jembrana selaku PPID Utama melakukan pembinaan dan sekaligus memberikan pembekalan terhadap PPID Pembantu yakni OPD selain Dinas Kominfo, 41 Desa, 10 Kelurahan dan 2 badan publik lainnya seperti PDAM, BPN pada tanggal 24 April 2020, bertempat di Ruang Media Centetr Dinas Kominfo Kab. Jembrana.
Kegiatan pembekalan ini diadakan secara bertahap selama seminggu karena adanya himbauan physical Distancing dari Pemerintah Pusat dan ada beberapa kegiatan terpaksa dilakukan melalui video conference.

 

Dalam kegiatan ini pihak Dinas Kominfo Kab. Jembrana memberikan arahan terkait adanya kegiatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik tahun 2020 yang diadakan oleh Komisi Informasi Provinsi Bali yang dimana perserta lombanya diikuti oleh PPID Utama Kabupaten/Kota se-Bali, Badan Publik Organisasi Perangkat Daerah se-Bali, Badan Publik Pemerintah Desa, Badan Usaha Milik Desa/daerah dan/atau sebutannya lainnya.

Read more: Dinas Kominfo...

Pemerintah Kabupaten Jembrana memperoleh 4 Nominasi dalam Pemeringkatan Badan Publik se-Bali tahun 2019. Serangkaian Hari Hak untuk Tahu bertempat di Gedung Wiswa Shaba Utama, Kantor Gubernur Bali, Kamis, 10 Oktober 2019.

Ketua Komisi Informasi Provinsi Bali, I Gede Agus Astapa mengatakan bahwa kegiatan ini terlaksana sesuai dengan tupoksi Komisi Informasi untuk melakukan evaluasi terkait dengan layanan informasi kepada masyarakat. "Dalam UU 14 tahun 2008 sangat jelas dikatakan bahwa ada dua komponen yang harus terlibat aktif yakni badan publik dan masyarakat. "Badan Publik itu harus terbuka", terangnya. Tahun ini pihaknya mengevaluasi sebanyak 96 desa, 16 kelurahan, 99 OPD, 8 BPN, 8 PDAM, dan 8 BUMN. hasil penilaian monitoring dan evaluasi terhadap Badan Publik, OPD, Kelurahan dan desa se- Bali sesuai SK KI Bali No 100/01/KI-Bali/Monev/X/2019.

Read more: Pemerintah Kabupaten...

Komisi Informasi Provinsi Bali melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Badan Publik di Kabupaten Jembrana. Tim Komisi Informasi Provinsi Bali diterima Kabid Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Dinas Kominfo Kabupaten Jembrana, I Wayan Agus Ariawan, S.Kom di Ruang Rapat Lantai 2 Jimbarwana, Kantor Bupati Jembrana Selasa, (17/9). “Visitasi monev Badan Publik berupa klarifikasi, verifikasi dan simulasi berkas yang masuk untuk dicek kelengkapan dan kebenaran data untuk selanjutnya bisa mengimplementasikan keterbukaan informasi publik”, demikian disampaikan IGA Gede Agung Widiana Kepakisan, S.Sn dari Komisi Informasi Provinsi Bali pada acara tersebut.

Read more: Visitasi Monev Komisi...

Pada hari Rabu tanggal 11 September 2019, Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana melakukan kegiatan kunjungan pembinaan terhadap PPID Pembantu yang mana salah satunya yang mendapat lokasi khusus yaitu Desa Blimbingsari, Desa Baluk dan Kelurahan Baler Bale Agung. Kami pun secara bertahap selama 2 hari melakukan kegiatan ini. Kami pun diterima oleh Sekretaris Desa dan Sekretaris Kelurahan.


Kegiatan pembinaan ini meliputi pengecekan berkas pendukung PPID seperti formulir permohonan informasi, pengecekan aturan-aturan PPID hingga melakukan simulasi tasi permohonan informasi melibatkan petugas pelayanan informasi yang ada di Desa Blimbingsari, Desa Baluk dan Kelurahan Baler Bale Agung.. Hal ini berguna untuk menjaga konsistensi asas kepatuhan PPID Pembantu terhadap aturan-aturan yang ada.

Read more: Kunjungan Pembinaan...

Dinas Kominfo Jembrana selaku PPID Utama melakukan rapat Persiapan visitasi PPID tahun 2019, adapun OPD yang diundang antara lainBKPSDM,dinas PPKB,dinas Pariwisata, Desa Baluk, Desa Blimbingsari, Kelurahan BBagung,PDAM,BAppeda,BPKAD,Dinas Kesehatan,Dinas Perijinan,Dinas Pertanian,Dinas PMD,Dinas Sosial. Komisi Informasi Provinsi Bali telah memberikan jadwal untuk menilai OPD yang telah diajukan pada tanggal 17 September 2019, bertempat diruang rapat Lt 2 Jimbarwana.

Read more: Rapat Persiapan...

 

Video Gallery

Pilih playlist untuk memutar video lainnya