• Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Jembrana

  • Alamat: Jl. Surapati No. 1 Kec. Jembrana Kab. Jembrana Prov. Bali
    Telp.(0365) 41210 Fax.(0365) 41010
    SMS Center: 08123 870 870 Email: ppidjembrana@gmail.com

  • "MAKEPUNG"
    Warisan Budaya Nasional Sertifikat No.192865/MPK.F/DO/2013

  • "JALAK BALI"
    hanya ditemukan di hutan bagian barat Pulau Bali dan merupakan satu-satunya spesies endemik Bali

Komisi Informasi Daerah Bali bekerjasama dengan Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Provinsi Bali menggelar sosialisasi Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Jembrana.

Acara sosialisasi berlangsung Senin (27/6)  bertempat di Gedung Kesenian Bung Karno dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana, Gede Gunadnya, SH.,MH yang diwakili Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana, I Gusti Ngurah Bagus Putra Riyadi, SH.,M.Si.  

Dalam sambutannya Gede Gunadnya menyampaikan Keterbukaan Informasi Publik mempunyai peran yang luas dalam pembangunan bangsa. Sesuai ketentuan pasal 7 Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Badan Publik wajib untuk menyediakan informasi secara terbuka kepada masyarakat.

Lebih lanjut Sekda Gunadnya mengatakan bahwa untuk mengimplemantasikan maksud dan tujuan UU No. 14 tahun 2008 ini diperlukan regulasi Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi yang didalamnya mencakup Struktur Organisasi Pelayanan Informasi, Tata Kerja Pelayanan Informasi, Mekanisme Pelayanan Informasi dan yang tidak kalah pentingnya adalah Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sesuai pasal 13 ayat 1 a UU No. 14 tahun 2008.

 

Untuk Kabupaten Jembrana telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melalui Keputusan Bupati Jembrana Nomor 419/Hubkominfo/2012 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana.

Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang diundangkan pada tanggal 30 April 2008 terdiri dari 64 pasal ini pada intinya memberikan kewajiban kepada setiap badan publik untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali beberapa informasi tertentu.

Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan /atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau sumber luar negeri.

Sementara Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola dan/atau dikirim/diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Informasi Publik pada BUMN/BUMD : nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta jenis kegiatan usaha, jangka waktu pendirian, dan permodalan, sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar; nama lengkap pemegang saham, anggota direksi, dan anggota Dewan Komisaris Perseroan; laporan tahunan, laporan keuangan, neraca laporan laba rugi, dan laporan tanggungjawab sosial perusahaan yang telah diaudit; hasil penilaian eksternal auditor, lembaga pemeringkatan kredit dan lembaga pemeringkat lainnya; sistem dan alokasi dana renumerasi anggota komisaris/dewan pengawas dan direksi; mekanisme penetapan direksi dan komisaris/dewan pengawas dan direksi; mekanisme penetapan direksi dan komisaris/dewan pengawas; kasus hukum yang berdasarkan undang-undang terbuka sebagai informasi publik pedoman pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran; pengumuman penerbitan efek yang bersifat utang; penggantian akuntan yang mengaudit perusahaan; perubahan tahun fiskal perusahaan; kegiatan penugasan pemerintah dan/atau kewajiban pelayanan umum atau subsidi; mekanisme pengadaan barang dan jasa, informasi lain yang ditentukan oleh undang-undang yang berkaitan dengan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah.

Informasi Publik pada Parpol : asas tujuan; program umum dan kegiatan Partai Politik; nama alamat susunan kepengurusan dan perubahannya, pengelolaan dan penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, mekanisme pengambilan keputusan partai, keputusan partai : muktamar/konggres/munas dan keputusan lainnya yang menurut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai terbuka untuk umum; dan informasi lain yang ditetapkan oleh Undang-undang yang berkaitan dengan partai politik.

Sedangkan Informasi Publik pada organisasi Non Pemerintah : asas dan tujuan, program dan kegiatan organisasi, nama, alamat, susunan kepengurusan, dan perubahannya, pengelolaan dan penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan atau sumber luar negeri, mekanisme pengambilan keputusan organisasi, keputusan-keputusan organisasi dan informasi lain yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Jenis-jenis informasi : Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, Informasi yang wajib diumukan secara serta merta, informasi yang wajib tersedia setiap saat, informasi yang dikecualikan dan informasi yang diperoleh berdasarkan permintaan.

Acara sosialisasi diikuti oleh para Pejabat PPID dan PPID Pembantu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana, para Pimpinan SKPD, serta undangan lainnya.

 

Video Gallery

Pilih playlist untuk memutar video lainnya