• Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Jembrana

  • Alamat: Jl. Surapati No. 1 Kec. Jembrana Kab. Jembrana Prov. Bali
    Telp.(0365) 41210 Fax.(0365) 41010
    SMS Center: 08123 870 870 Email: ppidjembrana@gmail.com

  • "MAKEPUNG"
    Warisan Budaya Nasional Sertifikat No.192865/MPK.F/DO/2013

  • "JALAK BALI"
    hanya ditemukan di hutan bagian barat Pulau Bali dan merupakan satu-satunya spesies endemik Bali

Pemerintah Kabupaten Jembrana memperoleh 4 Nominasi dalam Pemeringkatan Badan Publik se-Bali tahun 2019. Serangkaian Hari Hak untuk Tahu bertempat di Gedung Wiswa Shaba Utama, Kantor Gubernur Bali, Kamis, 10 Oktober 2019.

Ketua Komisi Informasi Provinsi Bali, I Gede Agus Astapa mengatakan bahwa kegiatan ini terlaksana sesuai dengan tupoksi Komisi Informasi untuk melakukan evaluasi terkait dengan layanan informasi kepada masyarakat. "Dalam UU 14 tahun 2008 sangat jelas dikatakan bahwa ada dua komponen yang harus terlibat aktif yakni badan publik dan masyarakat. "Badan Publik itu harus terbuka", terangnya. Tahun ini pihaknya mengevaluasi sebanyak 96 desa, 16 kelurahan, 99 OPD, 8 BPN, 8 PDAM, dan 8 BUMN. hasil penilaian monitoring dan evaluasi terhadap Badan Publik, OPD, Kelurahan dan desa se- Bali sesuai SK KI Bali No 100/01/KI-Bali/Monev/X/2019.

4 nominasi tersebut yang diraih Pemerintah Kabupaten Jembrana yaitu kategori BKPSDM meraih peringkat III, Kategori Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu raih Peringkat III, Badan Publik Kelurahan yaitu Kelurahan Tegalcangkring meriah Peringkat III, Desa Blimbingsari meraih Peringkat II Kategori Desa Informatif.


Acara ini dihadiri oleh Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati menjelaskan melalui pemberian penghargaan ini diharapkan dapat meningkatkan ketaatan badan publik dalam memberikan akses informasi publik kepada masyarakat, sebagaimana diatur dalam UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Bapak Wakil Gubernur berpesan bahwa upaya untuk meningkatkan kesadaran dalam melaksanakan UU tersebut harus terus dilaksanakan sehingga Badan Publik kedepannya dapat memberikan informasi publik kepada masyarakat secara lebih transparan.

 

Video Gallery

Pilih playlist untuk memutar video lainnya